Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965) - Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah peristiwa bersejarah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekrit ini memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi dan membentuk dasar bagi penerapan Demokrasi Terpimpin. Meskipun kontroversial, dekrit ini berhasil menyelamatkan negara dari perpecahan dan memberikan landasan bagi pembangunan bangsa.

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar belakang dicetuskannya dekrit presiden oleh Presiden Soekarno:

Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain:

Menetapkan pembubaran Konstituante.
Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah.
Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 menandai lahirnya demokrasi terpimpin dan berakhirnya masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia

Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak penting dalam sejarah masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Dekrit ini menjadi pijakan bagi Presiden Soekarno untuk menerapkan sistem ini yang berlangsung dari 1959 hingga 1966.

Dalam Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan negara. Meskipun banyak kontroversi seputar sistem ini, tetapi ada pihak yang melihatnya sebagai upaya untuk mengatasi instabilitas politik dan menggalang persatuan dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa.

Peran PKI Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme (sekuler), agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno.

PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.

Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.

Dampak Demokrasi Terpimpin Terhadap Situasi Politik

Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia.

Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu.

Pendapatan ekspor Indonesia menurun,
Cadangan devisa menurun,
inflasi terus menaik dan
korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah

Hal tersebut menjadikan situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.