Sejarah Pembebasan Irian Barat

Usaha Pembebasan Irian Barat Dari Diplomasi, Trikora, Komando Mandala dan Perjanjian New York - Berdasarkan KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun pada kenyataannya, lebih dari setahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.

Dalam penyelesaian masalah ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Namun, tidak membuahkan hasil. Karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk bersikap keras terhadap Belanda

Perjuangan Diplomasi Pembebasan Irian Barat

1. Konferensi Uni Indonesia Belanda

Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda.

2. Perundingan bilateral Indonesia dan Belanda.

Pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan uni Indonesia Belanda dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.

3. Nota Politik

Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.

Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional

1. Konferensi Colombo

Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954, Indonesia memajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan

2. Sidang PBB

Pada tahun 1954 Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat.

3. Konferensi Asia Afrika

Dalam KAA tahun 1955 Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat.

Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat dengan Cara Konfrontasi / Radikal

Usaha-usaha pembebasan Irian Barat melalui diplomasi bilateral dan Internasional ternyata juga tidak membawa hasil. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap radikal konfrontasi terhadap pemerintah Belanda, yaitu:

1. Pembatalan Hasil KMB dan Pada tahun 1954 Indonesia Membubarkan Uni Indonesia-Belanda

Pada tanggal 3 Mei 1956 membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1956.

2. Memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak

Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, yang diikuti pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia.

Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, dan memanggil pulang duta besar serta ekspatriat Indonesia di Belanda

3. Membentuk Provinsi Irian Barat

Upaya pembebasan Irian Barat terus belanjut, hingga akhrirnya Pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasiu, Tidore.

Pembebasan Irian Barat dengan Militer / Senjata

Konfrontasi terus dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Belanda hingga  Belanda bersedia untuk duduk di meja perundingan, guna menyelesaikan sengketa Irian Barat.

Pertempuran Laut Aru (Arafura)

Sementara itu pada tanggal 15 Januari 1962, sebelum Komando Mandala menyelesaikan konsolidasinya telah terjadi Pertempuran Laut Aru. 

Pertempuran laut yang tidak seimbang itu terjadi antara tiga perahu Motor Torpedo Boat (MTB) yang tergabung dalam kesatuan Patroli Cepat, yakni RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang yang sedang patroli rutin di laut Arafuru. 

Akhirnya MTB Macan Tutul terbakar dan tenggelam, hingga menyebabkan tewasnya Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno beserta awak kapalnya. Untuk mengenang peristiwa tersebut setiap tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Samudera

Trikora (Tri Komando Rakyat)

Puncaknya terjadi saat Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada 19 Desember 1961 di Yogtakarta.

isi Trikora:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial
2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat
3. Bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa

Untuk melaksanakan Trikora, pada 2 Januari 1962, Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Komando Mandala 

Tugas Operasi Mandala adalah sebagai berikut

1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan negara RI.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.

Dalam rangka melaksanakan instruksi tersebut Panglima Mandala menyusun rencana melalui tiga tahap berikut.

1) Fase Infiltrasi (Sampai Akhir Tahun 1962)

Memasukkan sepuluh kompi ke sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah de facto. Dalam hal ini perjuangan melibatkan peran serta rakyat Irian Barat. Operasi yang dilakukan dengan pendaratan melalui darat dan udara telah berhasil menyusupkan ABRI dan sukarelawan, antara lain:

• Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaiman.
• Operasi Naga di Merauke

2) Fase Eksploitasi (Mulai Awal Tahun 1963)

Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang vital. Dalam hal ini akan dilakukan operasi militer yang disebut Operasi Jayawijaya.

3) Fase Konsolidasi (Mulai Awal Tahun 1964)

Menegakkan kekuasaan secara penuh di seluruh Irian Barat.

Operasi infiltrasi militer dari pihak Indonesia berhasil, dan akhirnya Belanda bersedia untuk duduk di meja perundingan, guna menyelesaikan sengketa Irian Barat.

Perjanjian New York  

Pada 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda di New York, dikenal dengan Perjanjian New York. 

Isi Perjanjian New York

1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962 
2. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB 
3. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia 
4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera), Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri, atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada 1969 di bawah pengawasan PBB.

Berdasarkan hasil Pepera 1969, Dewan Musyawarah Pepera secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia.

Share this post