Soal & Jawaban PTS PPKn Kelas XI

Latihan Soal dan Kunci Jawaban UTS PPKn kelas XI Semester 1 SMA SMK - Sekolah merupakan lembaga pendidikan, sudah tidak asing lagi untuk melakukan evaluasi selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi dapat dilakukan setelah menyelesaiakan satu kompetensi dasar atau lebih.

Evaluasi di sekolah dikenal dengan istilah UH (Ulangan Harian), UTS (Ulangan Tengah Semester) istilahnya Penilaian Tengah Semester (PTS), kemudian ada Penilaian Akhir Semester (PAS) saat semester ganjil, sedangkan ketika semester genap istilahnya disebut Ujian Kenaikan Kelas (UKK) , Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Ulangan Tengah Semester atau biasa disingkat UTS yang sekarang di istilahkan PTS (Penilaian Tengah Semester) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur siswa setelah melaksanakan pembelajaran selama setengah semester atau sekitar 8 minggu.

Maksud dan tujuan diadakannya UTS atau PTS diantaranya :

Mengukur kemajuan belajar siswa setelah setengah semester.
Mengukur kompetensi siswa setelah proses pembeljaran selama setengah semester.
Menentukan nilai hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran beberapa KD (Kompetensi Dasar).
melakukan perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya.

Soal PTS / UTS PPKn Kelas XI SMA SMK Semester 1 Tahun 2022

1. Komnas HAM adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan . . . .

a. Kehakiman

b. Hak asasi manusia

c. Peradilan

d. Hukum yang berlaku

e. Pemberantasan narkoba

2. Dibawah ini yang bukan termasuk lembaga peradilan HAM adalah . . .

a. Pengadilan tata Negara

b. Komnas HAM

c. Komnas anti kekerasan terhadap perempuan

d. Pengadilan HAM

e. Komnas perlindungan anak

3. Pengadilan HAM diatur dalam . . .

a. UU No 26 tahun 2000

b. UU No 26 tahun 2001

c. UU No 26 tahun 2002

d. UU No 26 tahun 2003

e. UU No 26 tahun 2004

4. Di bawah ini adalah fungsi komnas HAM , kecuali . . . .

a. Pengkajian dan penelitian

b. Penyuluhan

c. Penjatuhan sanksi pada si pelanggar

d. Pemantauan

e. Sosialisasi

5. Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan di bentuk berdasarkan kepres . . . .

a. No. 180/1998

b. No. 181/1998

c. No. 182/1998

d. No. 183/1998

e. No.184/1998

6. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras kelompok etnis, kelompok agama adalah kejahatan . . . .

a. Kemanusiaan

b. Genosida

c. General

d. Criminal

e. Ringan

7. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui . . . .

a. Pernikahan

b. Bergaul

c. Pertemanan

d. Silaturahmi

e. Bersaudara

8. Contoh penghormatan terhadap hak asasi orang lain . . . .

a. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah

b. Membantu fakir miskin

c. Memberikan sumbangan kepada korban bencana alam

d. Membiayai anak putus sekolah

e. Tawuran antar pelajar

9. Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi ialah . . . .

a. Hak untuk mencari nafkah

b. Hak untuk mempertahankan hidup

c. Hak untuk memeluk agama

d. Hak untuk mendapatkan pekerjaan

e. Hak untuk berserikat dan berkumpul

10. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap pendudukan sipil adalah kejahatan . . . .

a. Kemanusiaan

b. Genosida

c. Criminal

d. Perdata

e. general

11. Di bawah ini adalah yang termasuk kejahatan genosida . . . .

a. Pemusnahan atau pemindaha penduduk secara paksa

b. Penyiksaan

c. Perbudakan

d. Penganiayaan

e. Pembunuhan masal

12. Di bawah ini adalah cirri-ciri kasus yang tergolong pelanggaran HAM , kecuali . . . .

a. Pembunuhan besar – besaran

b. Perusakan kualitas lingkungan

c. Penipuan

d. Kejahatan perang

e. Penghilangan perang

13. Setiap perbuatan yang tidak menghormati hak orang lain akan mengakibatkan . . . .

a. Kedamaian masyarakat terganggu

b. Kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi

c. Kebutuhan masyarakat tidak menentu

d. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud

e. Tercipta kerukunan dan kedamaian

14. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan bagi warga Negara dalam bidang . . . .

a. Hukum dan peradilan

b. Hukum dan pemerintahan

c. Hukum dan kebudayaan

d. Hukum dan perundang – undangan

e. Hukum dan sosial

15. Ajaran HAM menurut Pancasila lebih mengutamakan . . . .

a. Hak – hak individu

b. Hak – hak asasi manusia

c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

d. Kepentingan pribadi

e. Kepentingan golongan

16. Hak – hak dasar yang dimilki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa disebut . . . .

a. Kewajiban asasi

b. Hak asasi

c. Hak kodrati

d. Hak alami

e. Hak lahiriah

17. Negara yang penyelenggaraannya berdasarkan peraturan hokum yang isinya mengikat warga dan pemerintahannya adalah . . . .

a. Negara demokrasi

b. Negara hokum

c. Negara keadilan

d. Negara kedaulatan

e. Negara merdeka

18. Sikap menonjolkan hak sendiri, tanpa memperhatikan hak orang merupakan . . . .

a. Penciptaan individual manusia

b. Demokrasi pribadi

c. Manusia mempunyai hak asasi

d. Pelanggaran terhadap hak orang lain

e. Tenggang rasa

19. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat ,menurut pendapat . . . .

a. Abraham Lincoln

b. Aristoteles

c. John locke

d. Plato

e. Miriam Budiarjo

20. Sikap dan orientasi politik yang bersumber pada tata nilai – nilai demokrasi adalah . . . .

a. Budaya politik demokrasi

b. Infrastuktur politik

c. Masyarakat politik demokrasi

d. Nilai – nilai politik demokrasi

e. Suprastruktur politik demokrasi

21. Civil society harus dikembangkan dalam Negara demokrasi agar masyarakat dapat . . . .

a. Mempunyai kegiatan lain di luar pekerjaan utamanya

b. Mengikuti pemilu melalui organisasi kemasyarakatan

c. Mencegah kesewenang – wenangan Negara

d. Membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan

e. Mencegah terjadinya penyelewengan dalam masyarakat

22. Berdasarkan macam – macam organisasi berikut, yang tidak dapat disebut sebagai civil society adalah . . . .

a. Asosiasi para pengusaha

b. Birokrasi pemerintahan

c. Kelompok pejuang Hak Asasi Manusia

d. Organisasi keagamaan

e. Serikat pekerja buruh Indonesia

23. Usai Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945, maka pemerintah berganti menjadi . . . .

a. Presidensial

b. Parlementer

c. Ministerial

d. Cabinet

e. Republik

24. Kehidupan di desa yang mencerminkan demokrasi dapat dilihat dengan adanya . . . .

a. Cara hidup yang sederhana

b. Kepala desa berasal dari kalangan orang kaya dan pandai

c. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat

d. Putra kepala desa lalu lngsung menggantikan orang tuanya

e. Setiap desa memiliki pemimpin

25. Prinsip Negara hukum, antara lain . . . .

a. Kekuasaan legislative di tangan parlemen

b. Adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan

c. Adanya peradilan bebas

d. Adanya pemiihan umum

e. Kepala Negara mempunyai hak memberikan grasi, amnesty, dan abolisi

Kunci Jawaban

1. B	11. A	21. C
2. A	12. E	22. B
3. A	13. A	23. B
4. C	14. B	24. C
5. B	15. C	25. B
6. B	16. B
7. A	17. B
8. A	18. A
9. C	19. A
10. A	20. A

Demikian beberapa hal yang bisa Guru Santai sampaikan semoga bermanfaat dan membantu. Ikuti terus Guru Santai untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan menarik lainnya