Aturan & Penyimpangan Tanam Paksa di Indonesia

Tanam paksa di cetuskan oleh Johanes van den Bosch dengan tugas pokoknya yaitu mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Dalam pelaksanaan tanam paksa terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam aturan tanam paksa

Aturan Tanam Paksa :

1/5 tanah milik petani ditanami tanaman eskpor, 1/5 lainnya untuk tanaman petani sendiri.
Tanah yang ditanami tanaman eskpor bebas pajak
Jam kerja petani untuk mengurusi tanaman eskpor tidak melebih waktu kerja petani untuk mengurus tanahnya sendiri
Apabila hasil tanam paksa melebihi kuota yang ditargetkan, maka kelebihannya untuk petani
Rusak atau gagal panen tanaman eskpor ditanggung oleh pemerintah
Penduduk yang bukan petani wajib kerja di perkebunan pemerintah selama 1/5 tahun
Penduduk bekerja dibawah pimpinan lurah dan pengawas dari pemerintah kolonial
Pemyimpangan Tanam Paksa di Indonesia

Pelaksanaan Tanam Paksa di Indonesia / Penyimpangan Tanam Paksa:

Bukan 1/5 melainkan seluruh tanah petani untuk ditanami tanaman ekspor
Seluruh tanah dibebankan pajak
Jam kerja petani lebih banyak dihabiskan untuk tanaman dan kebun pemetintah
Kelebihan panen tidak dikembalikan dan ditambahkan pajak juga
Gagal panen dan kerusakan ditanggung oleh petani
Waktu wajib kerja diperkebunan melebihi 1/5 tahun
Bagi pejabat lurah atau bupati akan mendapatkan Cultuur Procenten (bonus) jika daerahnya bisa melebihi kuota ekspor, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan bupati kepada petani karena ingin mendapatkan Cultuur Procenten.

Demikian beberapa hal yang bisa Guru Santai sampaikan. Ikuti terus Guru Santai untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan menarik lainnya.