Sejarah penjajahan H.W Daendels

MASA PEMERINTAHAN HERMAN WILLEM DAENDELS DI INDONESIA

Pemerintahan Herman Willem Daendels diawali dengan adanya republik Bataaf, dimana Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Pada saat raja Prancis Napoleon Bonapartai menguasai Belanda dan menerapkan sistem pemerintahan republik seperti di prancis ini lah yang disebut REPUBLIK OF BATAAF, Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

Tujuan

Mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris

Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

Kebijakan pertahanan dan keamanan

Membangun benteng-benteng pertahanan baru
Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang.
Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.

Kebijakan bidang pemerintahan

melakukan banyak campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat pada kerajaan-kerajaan di Jawa.
Melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan local
Para Bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda

Kebijakan bidang ekonomi dan keuangan

Pemberantasan korupsi dengan keras.
Mengekuarkan uang kertas.
Memperbaiki gaji pegawai.
Pajak In Natura “Contingenten” dan system penyerahan wajib “Verplichte Leveranties” yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
Dengan mengadakan monopoli perdagangan beras.
Mengadakan Prianger Stelsel yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi.

Kebijakan Bidang Sosial

Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa “rodi” untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
Perbudakan dibiarkan berkembang.
Menghapus upacara penghormatan kepada Residen, Sunan atau Sultan.
Dan dengan membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

Bidang peradilan

Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Herman willem Daendeles ditarik kembali ke Benlada dengan alasan karena selama dia menjual tanah pertanian rakyat demi kepentingannya sendir dan bersifat otoriter dalam memerintah. Selain itu, Daendels juga membuat penderitaan rakyat semakin besar sehingga memicu lahirnya berbagai perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda.